uu no 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. uu no 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No. NOMOR 23 TAHUN 2006 . 232, TLN No. Administrasi Kependudukan - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 30 Tahun 2014, UU No. ABSTRAK: Untuk melaksanakan UU No. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan An (Lembaran Negara Republik Indonesia. Kini, setidaknya ada tiga larangan terkait. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Pencatatan Perkawinan menurut Undang-Undang No. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Pasal 27 berbunyi: (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bentuk administrasi kependudukan baik itu membuat atau merubah KTP, KK, Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan lain-lainnya2. 24 tahun 2013 Tentang administrasi kependudukan Pelaksanaan tertib administrasi suatu identitas diri, maka Pemerintah telah melakukan suatu penetapan yang dituangkan di dalam Undang-undang No. Undang- undang No. UU No. (1) Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi: komunitas terpencil. UU No. 9 tahun 1975. 6. Masa Berlaku KTP Elektronik (KTP-el) a. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 24 tahun 2013). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 20, No. 1Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 2Nur Ayyul Hisbani, dkk. Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah disahkan oleh DPR RI pada tanggall 26 November 2013 merupakan perubahan yang mendasar dibidang administrasi kependudukan. Perwakilan. UU No. 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. Salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK). 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006, UU No. Apabila telah melengkapi syarat mengurus kartu keluarga, langkah berikutnya adalah dibawa ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) atau kelurahan. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email. 24 T ahun 2013 tentang Administr asi Kependudukan; 2. 265, TLN No. No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pindah agama tidak dikenal sebagai peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting yang diatur dalam Undang-Undang No. ← Revisi UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Pasal 35 huruf a Undang-Undang No. Pramuka(Komplek. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. NIK adalah identitas Penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses dalam melakukan. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara. Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan An (Lembaran Negara Republik Indonesia. III. Hal ini diatur dengan Permendagri 96 tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen. P. Nama Danang Rav sanjani, NPM 2115500015, 2020. Ditetapkan: 29 Desember 2006. Semoga informasi ini bermanfaat. MH ; Dr. Hal ini berimplikasi secara langsung dalam administrasi kependudukan yang didalamnya menyertakan satu kolom untuk data agama. 26 Tahun 2009. 80, TLN No. Dalam UU No. Memang benar untuk pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan, hal ini dapat kita lihat dari ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“ UU No. ABSTRAK: Berdasarkan bahwa sehubungan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan adan sejalan dengan tuntutan pelayanan administrasi kependudukan yang profesional,memenuhi standar teknologi informasi ,dinamis,tertib. 14 Tahun. UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminitrasi Kependudukan. ini merupakan faktor yang sangat menentukan untukPelayanan Administrasi Kependudukan Kota Padangsidimpuan. Negara Ditinjau Dari UU No. Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; Mengingat : 1. 23 Tahun 2006 itu atas dasar untuk tertib administrasi kependudan termasuk. UU atau dasar ini kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah No. Undang-undang tersebut menjelaskan, penduduk hanya diperbolehkan. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan”. Jakarta (ANTARA News) - DPR RI menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan atas Undang-Undang No. Kependudukan sebagaimana dimaksud oleh UU No. Salam, Saya seorang penganut kepercayaan. Administrasi Kependudukan (Adminduk) adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik & Pembangunan sektor lain. Permendagri No 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Di dalam UU No. UU No. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NO. Tulisan hukum ini membahas mengenai Pemberian Hak Akses danUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU. 2005. JAKARTA. Perubahan UU No. UU No. PP No 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. bahwa dengan berlakunya UU No. Perpres No. NOMOR 37 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (5), Pasal 0, Pasal 3 ayat (4), Pasal 24 ayat (3),. 25 Tahun 2008 serta Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 , maka perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Administrasi Kependudukan [1]. Tujuan utama dari perubahan UU dimaksud adalah utk meningkatkan efektivitas pelayanan adminduk kpd. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa administrasi kependudukan merupakan sebuah pelayanan yang sangat penting bagi masyarakat. 11 Juli 2022 - Peraturan Menteri. PERUBAHAN PERATURAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN ( UU NO 23 TAHUN 2003 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DIUBAH DENGAN UU NO 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 23 TAHUN 2003 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN GARIS BESAR PERUBAHAN :1. Tujuan utama dari perubahan Undang-undang dimaksud adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Nomor. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 945; PENJELASAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN I. Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Masa berlaku KTP-el yang semula 5 (lima) tahun diubah menjadi. SALINAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 6. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, maka telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2010 tentang. Daring sendiri dulu singkatan dari 'dalam jaringan', jaringan yang dimaksud. timbulkan masalah karena membolehkan perkawinan beda agama Undang-Undang no. 1/Juni 2018 67 – 85 72 3. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. E. Keterangan. Peraturan Konsolidasi. Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah disahkan oleh DPR RI pada tanggall 26 November 2013 merupakan perubahan yang mendasar dibidang administrasi kependudukan. 4. Jenis. Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan ini memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi di bidang Administrasi Kependudukan. Version Download 44; File Size 480. 24 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 14. Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan prioritas pembentukannya diatur dengan Peraturan Menteri. NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. . Administrasi Kependudukan. 24 Tahun 2013. Administrasi Kependudukan[1] diani indah [2] Dalam pembentukan negara, selain wilayah dan pengakuan kedaulatan, adanya warga negara dan penduduk yang mau bergabung dengan negara tersebut karena yakin negara tersebut akan melindungi dan memenuhi hak asasi. 23 tahun 2006. 24 Tahun 2013 (UU Administrasi Kependudukan) ada beberapa hal penting yang perlu di perhatikan sebelum melakukan pengurusan, sebagai berikut :. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (5), Pasal 10, Pasal 13 ayat (4), Pasal 24. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Pasal 35 huruf a Undang-Undang No. Download: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 PDF. 23 th 2006 tentang Administrasi Kependudukan yg telah diundangkan pada tanggal 24 Desember 2013 merupakan perubahan yg mendasar dibidang adminduk. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara. Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil 5. . Download: Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 PDF. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Berlaku: 29 Desember 2006. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga pemberian NIK dan penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional dapat diselesaikan akhir tahun 2011 sesuai amanat UU No. masyarakat Indonesia dan merupakan perubahan dari UU No 23 Tahun 2006 tentang. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Sanksi. ( tempat tinggal ) penduduk yang bersangktan (pasal 102 UU No. U Badan: Nomor: 24: Tahun. 24/12/2013. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Adminduk, yang tertuang pada Pasal 61 ayat (2) yaitu “Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui. Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013, tentang Perubahan Atas UU No. Perkara ini diajukan oleh beberapa pemohon yang secara keseluruhan merupakan penghayat kepercayaan tertentu di Indonesia. PASAL DEMI PASAL Pasal 72 Ayat (1). 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik,[2] tak terkecuali bagi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU Adminduk”) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan. UU No 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 46: UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun -UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. UU 23 Tahun 2006; Undang-Undang No. 23: Tahun: 2006: Tentang: ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: 29 Desember 2006: Pejabat yang Menetapkan: SUSILO. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Selain itu, dalam UU No. KK dalam bagian pencatatan sipil dan administrasi kependudukanUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. 37 Tahun 2007 mengatur pernikahan penganut kepercyaan dapat sah dan dicatat di catatan sipil apabila pernikahan dilakukan dihadapan "pemuka" penghayat kepercayaan yang terdaftar di Departemen Kebudayaan (memiliki SK). 2. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN KELOMPOK KHUSUS DALAM PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN. 3790. UU No. NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Alat Bukti Sah UU No. UU No. 8 Tahun 1997. ANALISA Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang. Uu no 23 thn 2006 - administrasi kependudukan GP ADITYA PRAWIRA NEGARA Download Free PDF View PDF Kompilasi Undang-undang Kependudukan Andina Chrisnawati Download Free PDF View PDF. NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimanaPerubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah disahkan oleh DPR RI pada tanggall 26 November 2013 merupakan perubahan yang mendasar dibidang administrasi kependudukan. yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disingkat dengan UUD NRI 1945) sebagai dasar hukum serta menjadi amanah negara, bahwa negara Indonesia. UU Republik Indonesia No. UU No. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan. PP No. Sedangkan untuk kelahiran mati dilaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksana urusan Administrasi. Dasar hukum: 1. Penjelasan pasal 35 Undang-Undang no 23 / 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan. Undang-Undang. 2013/No. pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan penyajian data Kependudukan, sebelumnya dalam. 23 Tahun 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang telah disahkan oleh DPR RI pada tanggal 26 Nopember 2013 merupakan perubahan yang mendasar di bidang administrasi kependudukan. TLN No. “Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, juga dengan banyaknya Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang administrasi kependudukan yang terbit pada tahun. Pada bulan Desember 2006 Pencatatan Sipil di Indonesia telah mendapat pengaturan dalam hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.